Pentingnya Penegasan Bhineka Tunggal Ika Dalam Kehidupan Masyarakat

Jumat, 22 September 20170 komentar

H. Agung Widyantoro SH. M.Si 

Kabardaerahku ( Brebes )
Seperti kita ketahui bahwa bangsa Indonesia adalah negara kesatuan yang penuh dengan keragaman. Indonesia terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan serta lainnya. 

Namun Indonesia mampu mepersatukan berbagai keragaman itu sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia “Bhineka Tunggal Ika” , yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua.
Bhinneka Tunggal Ika seperti kita pahami sebagai motto Negara, yang diangkat dari penggalan kitab Sutasoma karya besar Mpu Tantular pada  jaman Kerajaan Majapahit (abad 14) secara harfiah diartikan sebagai bercerai berai tetapi satu (berbeda-beda tetapi tetap satu jua). 

Demkian diungkapkan H Agung Widyantoro SH, M. Si, Anggota DPR / MPR RI dalam sosialisasi Empat Pilar yang bertempat di Desa Kebonagung  Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes (22 September 2017 ) dan dihadiri sekira 150 warga .

Menurut Agung motto tersebut digunakan sebagai ilustrasi dari jati diri bangsa Indonesia yang secara natural, dan sosial-kultural dibangun diatas keanekaragaman Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan bangsa yang tercantum dan menjadi bagian dari lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. 
Sebagai semboyan bangsa, artinya Bhinneka Tunggal Ika adalah pembentuk karakter dan jati diri bangsa. Bhinneka Tunggal Ika sebagai pembentuk karakter dan jati diri bangsa ini tak lepas dari campur tangan para pendiri bangsa yang mengerti benar bahwa Indonesia yang pluralistik memiliki kebutuhan akan sebuah unsur pengikat dan jati diri bersama.

Realitas kemajemukan Indonesia dapat menjadi berkah tapi juga berpotensi menjadi kutukan sekaligus. Negara bangsa yang membentang luas dengan sumberdaya yang begitu kaya dengan pluralitas etis, budaya, bahasa, dan keyakinan dapat menjadi berkah, karena ia merupakan modal
besar, karena setiap entitas kultural itu membawa modal sosio-kultural yang begitu kaya. Namun, harus disadari pula bahwa realitas kemajemukan itu juga berpotensi berubah menjadi kutukan, tergantung dari cara kita memperlakukan kemajemukan itu 'jelas Agung. 

Indonesai besar tidak hanya dari angka-angka statistik, seperti jumlah penduduk atau luas negara yang meliputi hampir seluruh eropa, pantai terpanjang di dunia, dan sebagainya. Tetapi Indonesia besar juga dalam skala jumlah persoalan yang mendasar yang harus diperhitungkan setiap saat.
Dengan kata lain, persoalan besar selalu berpotensi besar muncul sewaktu-waktu, bahkan meletup dalam besaran yang tak terduga, yang mengancam integrasi bangsa. 

Salah satu masalah besar yang akan menghantui persatuan Bangsa Indonesia adalah suara-suara separatisme dari berbagai daerah, yang disebabkan oleh berbagai faktor, dan faktor terbersar adalah persoalan keadilan dan kesenjangan sosial.

Kemiskinan adalah suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap 
pendidikan dan pekerjaan.

Tak jarang kekerasan terjadi pada masyarakat menengah kebawah. Kemiskinan, dimanapun selalu berdampak sosial. Kemiskinan mendorong orang untuk mencuri, merampok, melakukan pemalakan liar, penculikan dan sebagainya. Karena itu, memutuskan rantai kekerasan dengan pendekatan 
hukum semata adalah sia-sia..
Pendekatan legalistik tentu saja penting. Namun, akan menjadi sia-sia jika tidak dibarengi dengan pendekatan struktural berupa perbaikan  manajemen pemerintahan ke arah yang lebih baik

Pada bagian lain beberapa waktu belakangan ini aksi kekerasan kembali marak. Pelaku kekerasannya pun sangat beragam dan berasal dari berbagai latar belakang.

Mulai dari masyarakat awam hingga kaum terdidik yang semestinya menjadi contoh masyarakat.
Penyebab aksi kekerasan itu muncul, bisa karena masalah politis hingga akibat impitan ekonomi. Namun, impitan ekonomilah yang sering menjadi alasan yang selalu menyertai terjadinya kekerasan di masyarakat, termasuk kasus pembunuhan anak oleh ibu kandungnya sendiri.

Nampaknya, beban hidup yang kian berat, tidak mampu ditanggung rakyat sendiri. Sehingga membuat mereka pun frustrasi. 
Barangkali disinilah  letaknya, dimana seharusnya negara membela rakyat kecil, yang tidak berpunya.

Selain beban ekonomi, masyarakat di bawah juga mengalami keterserpihan. Sikap individualitas kian meningkat, yang diikuti dengan semakin  kendurnya semangat berafiliasi. 

Beban hidup yang berat membuat rakyat dipacu berkompetisi mencari sumber penghidupan sehingga tidak peduli  lagi dengan sesama dan sekitarnya.

Kita prihatin dengan berbagai kekerasan, atau keputusan mengambil jalan pintas, karena dorongan kemiskinan. Namun, lebih sedih lagi, kemiskinan yang dialami rakyat tidak ditangani negara dengan baik. 

Kemiskinan sering kali terjadi karena kemiskinan struktural yang kian menempatkan orang miskin dalam kondisi yang tidak berdaya. Bahkan, ironisnya, negara maju kerap memanfaatkan hukum dan pengaruhnya yang  kuat untuk makin memiskinkan negara yang sudah miskin. Misalnya, pembuatan produk hukum yang mengelola kekayaan alam seperti Indonesia sering kali tidak berpihak kepada rakyat. Tak heran jika pemiskinan terhadap rakyat terus terjadi. Apalagi, akses rakyat pada hukum juga sangat sedikit sehingga makin menyulitkan hidupnya.


"Mencermati perkembangan yang kurang menguntungkan ini, maka sangat diharapkan pers ikut mencerdaskan masyarakat sehingga tak melakukan kekerasan. Pemerintah juga harus tegas dan penuh kearifan dalam mengelola rakyat.
Demikian, masyarakat madani siap membantu pemerintah. Pemerintah mempunyai tanggung jawab dan kewenangan. Ini yang kita minta. Jadi, ini jangan dianggap remeh. Pemerintah harus lebih tegas lagi bertindak ,: tegas Agung 

Disisi lain, secara jujur pula bila kekerasan di masyarakat juga tak bisa dipisahkan dari peran media, terutama televisi. Karena itu, peran  Komisi Penyiaran Indonesia yang masih lemah harus lebih dioptimalkan dalam mengatur isi tayangan televisi, terutama yang berbau kekerasan, mistik, dan seks.Sehingga, maraknya kekerasan orangtua, termasuk ibu terhadap anaknya, diyakini juga adalah pengaruh dari tayangan televisi yang kini seolah semakin tak terkontrol jika pun ada sangat lemah. 

Apalagi, bisa dikatakan bila konsumen utama televisi adalah  ibu rumah tangga, yang sebagian besar waktunya dihabiskan di rumah sejak pagi hari. 

Sesuai teori kultivasi, orang yang menonton televisi 
minimal selama empat jam dan rutin secara tak sadar akan mengadopsi gambaran yang ia tonton dalam televisi itu.
Tayangan kekerasan yang setiap hari disaksikan ibu rumah tangga itu makin lama kian menurunkan kepekaan mereka terhadap kekerasan. Selain itu, kekerasan yang dilakukan ibu kepada anaknya boleh jadi merupakan pelampiasan atas tekanan, baik dari segi hierarki maupun struktural. Tekanan hierarkis, contohnya kekerasan dari suami atau orang di sekitarnya, sedangkan tekanan struktural, di antaranya impitan sosial ekonomi, seperti mahalnya harga yang akhirnya membuat dirinya depresi. 

Dalam hal ini ibu akan melampiaskan kemarahannya kepada pihak yang lebih lemah, yaitu anak.
Namun, apa pun itu, aksi kekerasan yang marak, negara tidak boleh mengabaikan tanggung jawabnya. Negara mesti memberikan dan menunjukkan komitmen nyata untuk membela rakyat kecil, rakyat tak berpunya. Semua menjadi paradoks. Rakyatnya kesulitan untuk mempertahankan hidup, 
pejabatnya tak peduli.

Sangat bijak jika pemerintah perlu segera mengambil langkah dan solusi tepat untuk menyelesaikan kemiskinan yang menjadi akar munculnya kekerasan. Pemerintah harus mengatasi persoalan kemiskinan. Kemiskinan jangan dibiarkan, tapi harus diatasi dengan aksi nyata, bukan dengan janji. Dan juga perlu ditegaskan, kemiskinan dan aksi kekarasan bukanlah budaya kita.

Pada dasarnya menurut Agung  terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur  tidak serta - merta datang dengan sendirinya. Pemerintah dan masyarakat harus saling bekerjasama demi terciptanya kehidupan yang berkecukupan. Terbentuknya masyarakat Indonesia dengan jiwa dan semangat bersatu dengan 
nasionalisme yang tinggi, yang mendiami berbagai pulau di Nusantara dengan semangat hidup yang  ber-bhinneka tungal ika, juga haru dibarengi dengan rasa persaudaraan dan rasa tanggungjawab satu sama lain.

 Berkehidupan dan berkebangsaan tampa didorong rasa tanggungjawab dan kepeduliaan dari masing – masing lapisan masyarakat tentu hanya akan mempersubur adanya kemelut dan berbagai masalah
yang berkembang  dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena seperti kemiskinan, kelaparan, pengangguran dan bahkan buta huruf  akan menjadi pendorong kita untuk selalu berteriak lantang dalam menuntaskan berbagai problema yang dihadapi Republik Indonesia.

Tanggung jawab bersama dapat digali dari semangat Bhineka Tunggal Ika sebagai salah satu dasar negara Indonesia. Pelaksanaan tersebut tidak hanya berupa teks dan simbol belaka. Melainkan harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Jika warga negara melaksanakan dengan penuh kesadaran akan pentingnya berbangsa dan bernegara demi kesejahteraan beresama maka akan beralih menjadi pengamalan persatuan.
Salah satu wujud kesadaran itu adalah kesadaran wajib pajak sebagai kelanjutan dari pelaksanaan spirit Bhineka Tunggal Ika itu, untuk terwujudnya masyarakat berbeda-beda tapi bersatu dalam mewujudkan keadilan dan kemakmuran.

Kesadaran akan tanggungjawab dan sebagai salah satu pembuktian bahwa nilai – nilai kewarganegaraan tidak punah dimakan oleh waktu dalam negara ini. Maka dapat dilihat dari bagaimana masyarakat tersebut mempunyai kesadaran untuk membayar pajak tepat pada waktunya.

Dari berbagai permasalahan yang seakan tidak kunjung berakhir, perlu sekiranya partispasi dari semua lapisan rakyat Indonesia. Kecintaan terhadap negara ini dapat diungkap dari berbagai bentuk tindakan. Salah satunya dengan menaati kontrak sosial (undng-undang) yang berlaku. 
Sebagai negara hukum kita tidak mempunyai alasan untuk tidak menaati kontrak sosial yang berlaku di negara ini. 

Sebab semua perilaku yang menyangkut kepentingan umum bahkan pribadi telah mempunyai ketentuan masing-masing yang diatur dalam bentuk kontrak sosial atau undang-undang. Sehingga kedudukan warga negara di mana pun tidak bisa dipisahkan satu sama lain dalam arti yang sesungguhnya. Bhineka Tunggal Ika tidak hanya berarti kesatuan dalam mengatasi perbedaan dalam lingkup kenegaraan, tapi kesatuan nasib dan sepenanggunangan.
Spirit Bhineka Tunggal Ika itu harus terwujud pada penyebaran secara menyeluruh seluruh “harta” negara bagi kesejahtraan dan kemakmuran  seluruha rakyat Indonesi, apa pun latar belakang sosial, etnis, suku, dan agamanya.

Salah satu bentuk penyebaran kemakmuran itu adalah optimalisasi penggunaan pajak yang dipungut dari warga negara. Pajak sebagai pungutan legal merupakan bentuk tindakan praktis dari spirit Bhineka Tunggal Ika itu. Melalui pungutan legal dari sebagian kekayaan swasta itu (privat) disebarkan bagi masyarakat (publik)  ( BP )





Share this article :

Posting Komentar

 
Support : | Creating Website | Boy | Kabardaerahku | Pusat Promosi
Copyright © 2011. Kabar Daerahku : Terkini - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Modify by Kabardaerahku
Proudly powered by BanyumasMedia