Penguatan Sistem Presidensiil di Tahun Politik

Senin, 12 Februari 20180 komentar



Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan ( foto : ist )


Kabardaerahku ( Brebes ) Sistem pemerintahan presidensiil merupakan sistem pemerintahan negara republik yang kekuasaan eksekutif atau presiden memiliki kedudukan tertinggi dalam pemerintahan dimana presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Di dalam negara Indonesia juga menerapkan sistem presidensiil tersebut, akan tetapi sistem yang dijalankan tidak sepenuhnya sistem presidensiil karena Indonesia juga mengambil beberapa aspek dalam sistem parlementer. Kalau negara Indonesia menerapkan sistem penerintahan presidensiil maka seharusnya juga murni seluruhnya menggunakan sistem tersebut bukan mencampur adukkan dengan sistem parlementer.

Demikian diungkapkan H. Agung Widyantoro SH, M.Si anggota DPR/ MPR  RI Fraksi Partai Golkar  dalam  acara Sosialiasasi Empat Pilar. 12 Februari 2018

Dijelaskan pasca Reformasi, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 mempertegas sistem presidensiil sebagai dasar penyelenggaraan negara. Namun, sistem kepartaian dan sistem pemilu Indonesia saat ini justru memperlemah sistem presidensiil itu sendiri. Sistem kepartaian Indonesia yaitu multipartai, menyebabkan fragmentasi yang luas.

Begitu  pula sistem Pemilu Indonesia, yakni proportional representation, tidak mungkin menghasilkan majority government. Akibat banyaknya partai peserta pemilu membuat sistem multipartai yang berjalan di Indonesia dewasa ini mengalami perluasan fragmentasi, sehingga cenderung memperpanjang proses pengambilan keputusan di lembaga legislatif. Proses pengambilan keputusan kerap diwarnai oleh negosiasi politik berorientasi jangka pendek yang cenderung mengabaikan kepentingan public ‘tegas Agung

Dijelaskan Agung,  dalam ilmu negara umum (algemeine staatslehre) yang dimaksud dengan sistem pemerintahan adalah sistem hukum ketatanegaraan, baik yang berbentuk monarkhi maupun republik, yaitu mengenai hubungan antara pemerintah dan badan yang mewakili rakyat. Arend Lijphart membuat klasifikasi sistem pemerintahan menjadi tiga bentuk, yaitu parliamentary, presidential,dan hybrid. Adapun sistem pemerintahan yang dianut dalam UUD 1945 adalah sistem presidensiil. Hal tersebut diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Dalam ketentuan tersebut tegas dinyatakan bahwa presiden merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi menurut UUD.

Sistem pemerintahan pada umumnya dibagi menjadi dua klasifikasi besar, yaitu sistem pemerintahan presidensiil dan sistem pemerintahan parlementer. Karakteristik sistem presidensial berbeda dengan sistem parlementer. Dalam sistem presidensiil fokus kekuasaan terpusat pada lembaga eksekutif (presiden), sedangkan dalam sistem parlementer fokus kekuasaan terpusat pada lembaga legislatif (parlemen). Untuk memahami karakteristik sistem presidensiil, terlebih dahulu dijelaskan karakteristik sistem parlementer sebagai perbandingan.Karakteristik Sistem Parlementer

Dalam sistem parlementer, karakteristik yang menonjol adalah pemisahan jabatan kepala negara dengan kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri, sedangkan kepala negara dipegang oleh presiden (raja/ratu/sultan). Sumber legitimasi pemerintahan parlementer berasal dari parlemen. Oleh karenanya perdana menteri beserta kabinetnya bertanggungjawab kepada parlemen. Konsekuensinya, secara politik parlemen dapat menjatuhkan (impeachment) perdana menteri dan dapat membubarkan kabinet. Dengan demikian, stabilitas pemerintahan sistem parlementer bergantung pada dukungan parlemen.
Karakteristik sistem parlementer di atas sesuai dengan pendapat Mahfud MD yang ia kemukakan dalam bukunya Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia yang meliputi: pertama, kepala negara tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintahan karena lebih bersifat simbol nasional (pemersatu bangsa). Kedua, pemerintahan diselenggarakan oleh sebuah kabinet yang dipimpin seorang perdana menteri. Ketiga, kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan kabinet dapat dijatuhkan parlemen melalui mosi. Keempat, kedudukan eksekutif (kabinet) lebih rendah daripada parlemen, karena itu kabinet bergantung pada parlemen.

Di sisi lain, karakteristik sistem presidensial berbanding terbalik dengan parlementer. Berikut ini karakteristik sistem presidensial menurut pandangan beberapa pakar ;

Menurut Giovani Sartori
Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat untuk masa jabatan tertentu.
Dalam masa jabatannya presiden tidak dapat dijatuhkan parlemen.
Presiden memimpin secara langsung pemerintahan yang dibentuknya.

Menurut Douglas Varney
Kekuasaan eksekutif bersifat tidak terbagi, jabatan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan
Tidak ada peleburan antara eksekutif dan legislatif, sehingga majelis tidak berubah menjadi parlemen dan presiden tidak dapat membubarkan atau memaksa majelis.
Presiden bertanggung jawab kepada konstitusi dan secara langsung kepada pemilih.

Menurut Ball dan Petters
Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
Presiden tidak dipilih oleh parlemen, melainkan dipilih langsung oleh rakyat Presiden bukan bagian dari lembaga parlemen; presiden tidak dapat diberhentikan parlemen, kecuali melalui mekanisme permakzulan (impeachment).
Presiden tidak dapat membubarkan parlemen.



Menurut Heywood
Kepala negara dan kepala pemerintahan dijabat seorang presiden.
Kekuasaan eksekutif berada di tangan presiden sedangkan kabinet yang terdiri atas menteri-menteri adalah pembantu presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.
Terdapat pemisahan personel yang ada di parlemen dan di pemerintah.
Menurut Arend Lijphart
Eksekutif dijalankan oleh seorang presiden
Eksekutif dipilih langsung oleh rakyat
Masa jabatan presiden bersifat tetap dan tidak dapat diberhentikan berdasarkan pemungutan suara di parlemen.

Sementara itu, Jimly Asshiddiqie menyebutkan beberapa karakteristik sistem presidensial dalam bukunya Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia. Pertama, presiden dan wakil presiden merupakan satu institusi penyelenggara kekuasaan eksekutif negara yang tertinggi di bawah UUD. Dalam sistem ini tidak dikenal dan tidak perlu dibedakan adanya kepala negara dan kepala pemerintahan. Kedua, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat, dan karena itu secara politik tidak bertanggung jawab kepada MPR atau lembaga parlemen, melainkan bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang memilihnya. Ketiga, presiden dan atau wakil presiden dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum apabila presiden dan atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum dan atau konstitusi. Keempat, dalam hal terjadi kekosongan dalam jabatan presiden dan atau wakil presiden, pengisiannya dapat dilakukan melalui pemilihan dalam sidang MPR. Akan tetapi, hal itu tetap tidak mengubah prinsip pertanggungjawaban kepada rakyat, dan tidak kepada parlemen. Kelima, para menteri adalah pembantu presiden dan wakil presiden. Menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Dan karena itu bertanggung jawab kepada presiden bukan dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Keenam, untuk membatasi kekuasaan presiden yang kedudukannya dalam sistem presidensial sangat kuat sesuai dengan kebutuhan untuk menjamin stabilitas pemerintahan, ditentukan pula bahwa masa jabatan presiden lima tahunan tidak boleh dijabat oleh orang yang sama lebih dari dua masa jabatan.

Berdasarkan teori-teori sistem presidensial di atas, karakteristik sistem presidensial dapat disimpulkan seperti berikut.

Pertama, posisi presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sehingga posisi presiden kuat dan mandiri. Tidak ada institusi lebih tinggi dari presiden kecuali konstitusi secara hukum dan rakyat secara politik.

Kedua, sumber legitimasi pemerintahan berasal dari rakyat bukan dari parlemen karena presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum untuk masa jabatan yang tetap.

Ketiga, presiden tidak bertanggungjawab pada parlemen sehingga secara politik presiden tidak dapat dijatuhkan (impeachment) oleh parlemen, begitu juga sebaliknya presiden tidak dapat membubarkan parlemen.

Dan keempat, presiden berwenang mengangkat dan memberhentikan para menteri, oleh karena itu para menteri bertanggung jawab kepada presiden bukan dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen.Sistem presidensiil, sebenarnya merupakan pilihan yang tepat dengan kondisi obyektif bangsa kita ini mengingat bahwa di dalam sistem presidensiil terkandung beberapa kelebihan, diantaranya: Pertama, terciptanya stabilitas eksekutif yang didasarkan atas masa jabatan presiden yang bersifat tetap. Stabilitas eksekutif ini berlawanan dengan instabilitas eksekutif yang terdapat pada sistem parlementer. Kedua, pemilihan kepala pemerintahan oleh rakyat secara langsung dapat dipandang lebih demokratis daripada pemilihan tidak langsung di dalam sistem parlementer.
Ketiga, pemerintahan presidensiil merupakan sebuah sistem yang cenderung bersifat “ringkas” dan “sederhana”, sehingga cocok dengan keinginan untuk mencapai pemerintahan yang kuat dan efektif.

Ciri utama sistem presidensiil adalah presiden (top executive) dipilih untuk suatu periode tertentu dan dilakukan melalui pemilihan langsung. Bentuk pemerintahan ini memungkinkan stabilitas eksekutif. Apabila eksekutif dipilih secara langsung maka ia memiliki basis pemilih sendiri sehingga tidak tergantung pada badan legislatif.Dengan demikian presiden tidak mudah digulingkan oleh parlemen yang mungkin saja menguasai mayoritas parlemen. Namun demikian pemisahan secara tegas kekuasaan presiden (eksekutif) dengan kekuasaan legislatif sering menghalangi pelaksanaan program pemerintah. Khususnya jika parlemen tidak setuju dengan program pemerintah. Apabila parlemen dikuasai oleh oposisi maka besar kemungkinan pemerintah akan menjadi pemerintah minoritas. Situasi dimana partai menguasai hak eksekutif maupun legislatif juga mungkin terjadi. Dalam keadaan seperti ini jelas bahwa eksekutif sangat dominan, dominasi eksekutif bukan tanpa bahaya karena eksekutif dominan jika terancam kelangsungan pemerintahannya dapat mengubah sistem demokrasi menjadi nondemokrasi seperti di Philipina.

Ketentuan presidential threshold seharusnya hanya akan efektif dilakukan apabila Pemilu Legislatif dan Pilpres dilakukan secara terpisah seperti pengalaman dalam Pemilu 2004 dan Pemilu 2009. Konsep presidential threshold akan menjadi rancu apabila dipaksakan dengan penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pilpres secara serentak. Seandainya disimulasikan pada Pemilu 2019 yang dilaksanakan pemilu serentak dengan tetap mempertahankan aturan presidential threshold, lalu angka ambang batas (20% kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional) diterapkan untuk partai politik peserta pemilu.

Apabila diterapkan untuk peserta pemilu 2014, tentunya ini tidak sebangun dengan pertimbangan MK dalam putusannya yang memimpikan rancang bangun sistem presidensial yang efektif.
Salah satu pilar demokrasi adalah representasi politik, baik yang dilaksanakan oleh parpol melalui mekanisme demokrasi perwakilan (representative democracy) maupun yang dilaksanakan oleh pihak bukan parpol berdasarkan representasi substantif. Sistem pemilu yang harus digunakan untuk memilih anggota DPR dan DPRD serta model representasi politik yang hendak diterapkan adalah sejumlah aspek sistem perwakilan yang belum ditentukan dalam UUD 1945.

Ketentuan presidential threshold seharusnya hanya akan efektif dilakukan apabila Pemilu Legislatif dan Pilpres dilakukan secara terpisah seperti pengalaman dalam Pemilu 2004 dan Pemilu 2009. Konsep presidential threshold akan menjadi rancu apabila dipaksakan dengan penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pilpres secara serentak. Seandainya disimulasikan pada Pemilu 2019 yang dilaksanakan pemilu serentak dengan tetap mempertahankan aturan presidential threshold, lalu angka ambang batas (20% kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional) diterapkan untuk partai politik peserta pemilu. Apabila diterapkan untuk peserta pemilu 2014, tentunya ini tidak sebangun dengan pertimbangan MK dalam putusannya yang memimpikan rancang bangun sistem presidensial yang efektif.

Karenanya, pembenahan sistem Presidensial di Indonesia selain dengan upaya penyelenggaraan Pemilu Serentak juga harus dibarengi dengan cita-cita menyatukan visi dan misi partai dengan tujuan akhir merampingkan jumlah partai-partai politik peserta Pemilu. Diantara yang kemungkinan terjadi dengan cita-cita Pemilu serentak sesungguhnya dapat menjadi pembenahan dalam Sistem Presidensial, paling tidak hal ini dapat terlihat dari kebutuhan Parpol untuk melakukan koalisi Permanen demi memenangkan suara di Pemilu Serentak. Koalisi yang sudah harus dibangun dari sebelum Pemilu dilaksanakan idealnya tidak akan terpengaruh oleh konstalasi politik pasca Pemilihan Legislatif, sehingga membuat peta politik menjadi buram. Koalisi yang dibangun sejak awal sebelum Pelaksanaan Pemilu Serentak, akan dibentuk dengan pemahaman yang sama dalam ekspekstasi yang diinginkan demi memenangkan Pemilu baik di Legislatif maupun di eksekutif. Berkoalisinya partai hingga memenangkan Pilpres, juga berdampak kepada komposisi Parlemen yang kemungkinan sudah akan dikuasai oleh Partai pengusung pasangan calon Presiden dan wakil Presiden.

Kondisi ini diharapkan berbeda dengan kondisi dimasa lalu dimana Partai pemenang Pemilu legislatif kerap berbeda dengan partai pemenang pemilu eksekutif, sehingga mengakibatkan deadlocknya antara Pemerintah dengan DPR. Diharapkan, jika kondisi tersebut dicapai, maka pelaksaanaan Sistem Presidensial di Indonesia akan mulai mengatasi salah satu hambatan terbesarnya, yaitu terjadinya deadlock antara Legislatif dengan eksekutif. Pada akhirnya suatu sistem Presidensial yang sempurna bukan tidak mungkin menjadi keniscayaan, namun untuk bisa mewujudkannya tentu saja diperlukan proses yang panjang dan konsistensi antara para pemangku kekuasaan.

Bahwa untuk membenahi pelaksanaan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia, diperlukan berbagai macam upaya, yang diantaranya adalah meninjau kembali format sistem perwakilan, sistem kepartaian, hingga sistem dan penyelenggaraan Pemilu. Dalam hal penyelenggaraan Pemilu, penataan ulang tidak hanya berkaitan pada sistem pemilihan anggota legislatif, melainkan juga menselaraskan skema penyelenggaraan antara pemilu legislatif dan pemilu presiden. Hal-hal tersebutlah yang akhirnya mengarah kepada urgensi Pemilu serentak dilakukan, selain sebagai amanat UUD 1945 pasca amandemen.

Penguatan sistem presidensial dapat dilakukan dengan ditopang oleh beberapa pilar, yaitu: (1) lembaga kementerian mesti dibentuk secara efektif dan efisien, (2) sistem pemilihan umum yang mengedepankan partisipasi rakyat secara langsung, (3) penataan strategis terhadap lembaga kepresidenan dan sinerginya dengan sistem pemerintahan di daerah,  (4) konsistensi penerapan ambang batas (threshold), dan (5) penyederhanaan fraksi di lembaga perwakilan.

Pada intinya cita-cita besar dari niatan menyelenggarakan Pemilu serentak di ahun 2019 salah satunya adalah untuk memperkuat Sistem Presidensial. Pasca reformasi, dengan serangkaian amandemen UUD 1945, konstitusi negara tersebut menghilangkan kekuasaan MPR sebagai mendataris Presiden, dimana Presiden tidak lagi bertanggungjawab kepada MPR, melainkan kepada rakyat langsung. Sederhananya, rakyat yang paling berhak menilai, layak atau tidaknya seorang Presiden kembali mempimpin dengan syarat sebanyak-banyaknya dua periode. Rakyat pun menginginkan untuk memilih wakil-wakilnya bersamaan dengan memilih pemimpinnya, dan hal ini direalisasikan melalui pemilu serentak 2019. Bagi para pendukung dilaksanakannya 


Pemilu serentak, keuntungan yang didapat dari penyelenggaraan pemilihan wakil rakyat dan presiden yang diselenggarakan secara bersamaan ini antara lain menekan biaya penyelenggaraan Pemilu yang tidak tanggung-tanggung mencapai puluhan triliun. Selain itu Pemilu serentak juga dapat meminimalisir politik yang berbiaya tinggi, seperti pada pelaksanaan kampanye sampai kepada politik uang. 

Pemilu serentak juga secara langsung dapat menghindari penyalahgunaan kekuasaan para pejabat dalam masa tugas atau yang disebut politisasi birokrasi, adalah upaya untuk menghindari korupsi, menjaga stabilitas bangsa serta mengefektifkan kerja Pemerintahan. Sementara hasil dari penelitian ini, Pemilu Serentak dapat menjadi salah satu upaya pembenahan sistem Presidensial yang dilaksanakan di Indonesia pasca reformasi ( AW/ Pur  )



Share this article :

Posting Komentar

 
Support : | Creating Website | Boy | Kabardaerahku | Pusat Promosi
Copyright © 2011. Kabar Daerahku : Terkini - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Modify by Kabardaerahku
Proudly powered by BanyumasMedia